STANDAR PELAYANAN LEGALISASI PERSYARATAN PENGURUSAN PENSIUN

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Persyaratan pengurusan pensiun.

1. Balangko isian dari Kantor TASPEN;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy KK;
4. Daftar susunan keluarga;
5. Pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.

2

Prosedur

Prosedur pelayanan persyaratan pengurusan pensiun.

Pemohon datang dengan membawa persyaratan permohonan

Berkas tidak lengkap

Petugas frontliner  :

-

Memeriksa kelengkapan berkas

-

Validasi + Verifikasi permohonan

-

Pencatatan regester

      Berkas lengkap

-

Pemarafan oleh Kasi / Sekcam

-

Penandatangan oleh Camat

Penyerahan legalisir surat keterangan waris yang sudah ditandatangani oleh petugas

Keterangan bagan  :

1.

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.

2.

Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.

3.

a.

Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

b.

Jika berkas benar dan lengkap maka legalisasi surat keterangan waris akan diproses.

4.

Pemarafan + penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.

5.

Penyerahan legalisir surat keterangan waris.

3.

Lama pelayanan

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

4.

Biaya tarif

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

5.

Produk pelayanan

Prosedur pelayanan persyaratan pengurusan pensiun.

6.

Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan

Sarana pelayanan pengaduan

• Kotak saran

-

Telepon / SMS : 082135006009

Kantor Kecamatan Tayu Jl. P. Sudirman No. 1 Tayu

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut  :

-

Cek administrasi

-

Koordinasi internal

-

Koordinasi intansi terkait

Reponsif pengaduan  : maksimal 3 X 24 jam.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.

7.

Waktu pelayanan

Hari Senin s/d Kamis

:

07.30 – 15.00 WIB

Hari Jum’at

:

07.30 – 13.30 WIB

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

3.

Perbup Pati No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

4.

Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati . 

5.

Peraturan Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2.

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.

Ruang pelayanan;

2.

Ruang tunggu;

3.

Komputer dan printer;

4.

ATK.

3.

Kompetensi pelaksana

1.

Minimal pendidikan SLTA/sederajat

2.

Terampil mengoperasionalkan computer

4.

Pengawas internal

Oleh Sekretaris Camat

5.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) orang

6.

Jaminan pelayanan

Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

7.

Jaminan keamanan pelayanan

Keabsahan dokumen kewarisan dengan tandatangan Camat dan berstempel basah

8.

Evaluasi kinerja pelaksanaan

Periodik 1 (satu) bulan sesuai standar pelayanan