STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

I

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena pisah Kartu Keluarga :

1.

KK nama asli;

2.

Surat pengantar dari Ketua RT / RW setempat;

3.

Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang;

4.

Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) atau (DK.1) di Kelurahan / Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa / Lurah;

5.

Melampirkan fotocopy KK dan atau KTP anggota  keluarga yang pisah KK;

6.

Pencetakan KK dan KTP di Kecamatan dan penandatangan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati.

II

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena kematian :

1.

KK nama asli;

2.

Surat pengantar dari Ketua RT / RW setempat;

3.

Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang;

4.

Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) atau (DK.1) di Kelurahan / Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa / Lurah;

5.

Melampirkan surat kematian anggota keluarga yang meninggal;

6.

Pencetakan KK dan KTP di Kecamatan dan penandatangan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati.

III

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena pindah datang :

1.

KK nama asli;

2.

Surat pengantar dari Ketua RT / RW setempat;

3.

Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang;

4.

Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) atau (DK.1) di Kelurahan / Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa / Lurah;

5.

Melampirkan surat pindah datang (pengurangan anggota keluarga dari KK lama);

6.

Pencetakan KK dan KTP di Kecamatan dan penandatangan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati.

IV

Penduduk tetap dengan pengurangan anggota keluarga karena tambahan anak :

1.

KK nama asli;

2.

Surat pengantar dari Ketua RT / RW setempat;

3.

Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang;

4.

Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) atau (DK.1) di Kelurahan / Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa / Lurah;

5.

Melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/dokter/bidan/puskesmas atau penolong kelahiran;

6.

Pencetakan KK dan KTP di Kecamatan dan penandatangan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati.

2.

Prosedur

Prosedur pelayanan penerbitan kartu keluarga

Pemohon datang dengan membawa persyaratan permohonan

Berkas tidak lengkap

Petugas  :

-

Memeriksa kelengkapan berkas

-

Pencatatan regester

      Berkas lengkap

-

Pencetakan KK oleh operator

-

Pemarafan  oleh Kasi  dan  Camat

Penandatangan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Pati

Penyerahan KK oleh petugas Disdukcapil Kab. Pati

Petugas kecamatan menyerahkan  ke pemohon

Keterangan bagan  :

1.

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.

2.

Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.

3.

a.

Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

b.

Jika berkas benar dan lengkap maka KK  akan diproses.

4.

Pemarafan  dan penandatanganan oleh pejabat yang  berwenang.

5.

Penyerahan KK   kepada pemohon.

3.

Lama pelayanan

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

4.

Biaya tarif

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

5.

Produk pelayanan

Kartu Keluarga

6.

Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan

Sarana pelayanan pengaduan

-

Kotak saran

-

Telepon / SMS : 0895333226006

Kantor Kecamatan Tayu JL. P. Sudirman No. 1

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut  :

-

Cek administrasi

-

Koordinasi internal

-

Koordinasi intansi terkait

Reponsif pengaduan  : maksimal 3 X 24 jam.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.

7.

Waktu pelayanan

Hari Senin s/d Kamis

:

07.30 – 15.00 WIB

Hari Jum’at

:

07.30 – 13.30 WIB

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3.

Perpres Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

5.

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga  Atas Peraturan Bupati  Pati Nomor  63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

4.

Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati . 

5,

Peraturan Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2.

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.

Ruang pelayanan;

2.

Ruang tunggu;

3.

Komputer dan printer;

4.

ATK.

3.

Kompetensi pelaksana

1.

Minimal pendidikan SLTA/sederajat

2.

Terampil mengoperasionalkan computer

4.

Pengawas internal

Oleh Sekretaris Camat

5.

Jumlah pelaksana

4  (empat) orang

6.

Jaminan pelayanan

Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

7.

Jaminan keamanan pelayanan

Keabsahan dokumen pengusulan penerbitan kartu keluarga  dengan paraf operator dan Kasi/Sekcam

8.

Evaluasi kinerja pelaksanaan

Periodik 1 (satu) bulan sesuai standar pelayanan