STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Persyaratan penerbitan surat keterangan miskin  

1.

Pengantar RT / RW

2.

Surat pengantar dari Desa / Kelurahan

3.

Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

4.

Formulir verifikasi 14 kriteria yang dikeluarkan BPS.

2.

Prosedur

Prosedur pelayanan surat keterangan miskin  

Pemohon datang dengan membawa persyaratan permohonan

Berkas tidak lengkap

Petugas  :

-

Memeriksa kelengkapan berkas

-

Validasi + Verifikasi permohonan

-

Pencatatan regester

      Berkas lengkap

-

Pemarafan oleh Kasi / Sekcam

-

Penandatangan oleh Camat

-

Penyerahan surat keterangan miskin yang sudah ditandatangani oleh petugas.

Keterangan bagan  :

1.

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.

2.

Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.

3.

a.

Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

b.

Jika berkas benar dan lengkap maka surat permohonan  akan diproses.

4.

Pemarafan  dan penandatanganan oleh pejabat yang  berwenang.

5.

Pengarsipan berkas dan penyerahan surat keterangan miskin  kepada pemohon.

3.

Lama pelayanan

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

4.

Biaya tarif

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

5.

Produk pelayanan

Surat keterangan miskin  

6.

Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan

Sarana pelayanan pengaduan

-

Kotak saran

-

Telepon / SMS : 082135006009

Kantor Kecamatan Tayu Jl. P. Sudirman No. 1 Tayu

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut  :

-

Cek administrasi

-

Koordinasi internal

-

Koordinasi intansi terkait

Reponsif pengaduan  : maksimal 3 X 24 jam.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.

7.

Waktu pelayanan

Hari Senin s/d Kamis

:

07.30 – 15.00 WIB

Hari Jum’at

:

07.30 – 13.30 WIB

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

3.

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga  Atas Peraturan Bupati  Pati Nomor  63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

4.

Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati . 

5.

Peraturan Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2.

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.

Ruang pelayanan;

2.

Ruang tunggu;

3.

Komputer dan printer;

4.

ATK.

3.

Kompetensi pelaksana

1.

Minimal pendidikan SLTA/sederajat

2.

Terampil mengoperasionalkan computer

4.

Pengawas internal

Oleh Sekretaris Camat

5.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) orang

6.

Jaminan pelayanan

Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

7.

Jaminan keamanan pelayanan

Keabsahan dokumen surat keterangan miskin   dengan tandatangan Kasi/Sekcam/Camat dan berstempel basah

8.

Evaluasi kinerja pelaksanaan

Periodik 1 (satu) bulan sesuai standar pelayanan