STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Persyaratan SKCK

1.

Surat pengantar dari Kepala Desa yang sudah ditandatangi pemohon dan Kepala Desa;

2.

Prosedur

Prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK).

Pemohon datang dengan membawa persyaratan permohonan

Berkas tidak lengkap

Petugas  :

-

Memeriksa kelengkapan berkas

-

Validasi dan Verifikasi permohonan

-

Pencatatan regester

      Berkas lengkap

-

Proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kriminalitas (SKCK)

-

Pemarafan  oleh Kasi / Sekcam  atau  Camat

-

Pengarsipan data, pemberian surat keluar permohonan SKCK.

-

Penyerahan surat permohonan SKCK yang sudah ditandatangani oleh petugas kepada pemohon.

Keterangan bagan  :

1.

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.

2.

Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.

3.

a.

Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

b.

Jika berkas benar dan lengkap maka SKCK   akan diproses.

4.

Pemarafan  dan penandatanganan oleh pejabat yang  berwenang.

5.

Pengarsipan data, pemberian surat keluar permohonan SKCK.

6.

Penyerahan surat pemohon SKCK.

3.

Lama pelayanan

Maksimal 15  (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

4.

Biaya tarif

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

5.

Produk pelayanan

Surat Keterangan Catatan Kriminalitas  (SKCK).

6.

Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan

Sarana pelayanan pengaduan

-

Kotak saran

-

Telepon / SMS : 085292900450

Kantor Kecamatan Tayu Jl. P. Sudirman No. 1 Tayu

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut  :

-

Cek administrasi

-

Koordinasi internal

-

Koordinasi intansi terkait

Reponsif pengaduan  : maksimal 3 X 24 jam.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.

7.

Waktu pelayanan

Hari Senin s/d Kamis

:

07.30 – 15.00 WIB

Hari Jum’at

:

07.30 – 13.30 WIB

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

2.

Peraturan Pemeritah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

3.

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga  Atas Peraturan Bupati  Pati Nomor  63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

4.

Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati . 

5.

Peraturan Bupati Pati No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2.

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.

Ruang pelayanan;

2.

Ruang tunggu;

3.

Komputer dan printer;

4.

ATK.

3.

Kompetensi pelaksana

1.

Minimal pendidikan SLTA/sederajat

2.

Terampil mengoperasionalkan computer

4.

Pengawas internal

Oleh Sekretaris Camat

5.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) orang

6.

Jaminan pelayanan

Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

7.

Jaminan keamanan pelayanan

Keabsahan dokumen dengan tandatangan Kasi/Sekcam/Camat dan berstempel basah

8.

Evaluasi kinerja pelaksanaan

Periodik 1 (satu) bulan sesuai standar pelayanan